Lompat ke Konten
Cari
Cari untuk:
DP3AP2KB Sulbar
PROVINSI SULAWESI BARAT
BERANDA
DATA
DATA UTAMA TUPOKSI
RENCANA UMUM PENGADAAN
RKPD
DAFTAR ASET
REALISASI KEUANGAN
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
KEGIATAN PRIORITAS
RINGKASAN DPA
INFORMASI
TUGAS & FUNGSI
DINAS P3AP2KB SULBAR
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN KELUARGA, DATA DAN INFORMASI
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN KHUSUS ANAK
BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PROFIL
KEPALA DINAS
DAFTAR ASN
STRUKTUR ORGANISASI
PERATURAN SESUAI TUPOKSI
AGENDA RENCANA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
LKJIP
PERJANJIAN KERJA
PERJANJIAN KERJA ASN
PERJANJIAN KERJA NON ASN
PAKTA INTEGRITAS
PAKTA INTEGRITAS NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DP3AP2KB
REGULASI
BIDANG KHPKDI
Peraturan Daerah Prov. Sulbar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
BIDANG PHP PKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Discrimanation Againts Women)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak
Perda Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Perda Sistem Perlindungan Anak
SK Gubernur Nomor 188.4/437/SULBAR/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sulawesi Barat
SK Gubernur Gugus Tugas TPPO 2020
BIDANG PUHA
Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Percepatan Kabupaten Layak Anak Provinsi Sulawesi Barat
SK Gubernur Nomor 188.4/510/SULBAR/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Provinsi Sulawesi Barat
BIDANG DALDUK KB
SK Nomor 188.4/191/SULBAR/V/2021 tentang pembentukan TIM Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022 tentang Integrasi Materi Pendidikan Kependudukan yang memuat Materi Bonus Demografi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Dampak Perkawinan Anak dan Stunting pada Mata Pelajaran di SMA/SMK/MA
Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak
MOU dengan BKKBN
GALERI
FOTO
VIDEO
KRITIK & SARAN
STANDAR PELAYANAN UPTD PPA
BERANDA
DATA
DATA UTAMA TUPOKSI
RENCANA UMUM PENGADAAN
RKPD
DAFTAR ASET
REALISASI KEUANGAN
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
KEGIATAN PRIORITAS
RINGKASAN DPA
INFORMASI
TUGAS & FUNGSI
DINAS P3AP2KB SULBAR
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN KELUARGA, DATA DAN INFORMASI
BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN KHUSUS ANAK
BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PROFIL
KEPALA DINAS
DAFTAR ASN
STRUKTUR ORGANISASI
PERATURAN SESUAI TUPOKSI
AGENDA RENCANA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
LKJIP
PERJANJIAN KERJA
PERJANJIAN KERJA ASN
PERJANJIAN KERJA NON ASN
PAKTA INTEGRITAS
PAKTA INTEGRITAS NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DP3AP2KB
REGULASI
BIDANG KHPKDI
Peraturan Daerah Prov. Sulbar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
BIDANG PHP PKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Discrimanation Againts Women)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak
Perda Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan Perda Sistem Perlindungan Anak
SK Gubernur Nomor 188.4/437/SULBAR/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sulawesi Barat
SK Gubernur Gugus Tugas TPPO 2020
BIDANG PUHA
Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Percepatan Kabupaten Layak Anak Provinsi Sulawesi Barat
SK Gubernur Nomor 188.4/510/SULBAR/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Provinsi Sulawesi Barat
BIDANG DALDUK KB
SK Nomor 188.4/191/SULBAR/V/2021 tentang pembentukan TIM Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022 tentang Integrasi Materi Pendidikan Kependudukan yang memuat Materi Bonus Demografi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Dampak Perkawinan Anak dan Stunting pada Mata Pelajaran di SMA/SMK/MA
Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak
MOU dengan BKKBN
GALERI
FOTO
VIDEO
KRITIK & SARAN
STANDAR PELAYANAN UPTD PPA
Cari untuk:
REALISASI KEUANGAN
Beranda
REALISASI KEUANGAN